Pemerintah memastikan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang tetap berjalan hingga 2028.

Wilayah yang terdampak meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membahas keberlanjutan anggaran tersebut dalam pertemuan di Jakarta.

Pertemuan yang berlangsung hampir dua jam itu membahas kebutuhan pembiayaan untuk memulihkan wilayah yang mengalami bencana pada akhir 2025.

Program pemulihan telah dimulai pada 2026 dan ditargetkan berlanjut selama tiga tahun hingga 2028.

Suahasil menegaskan bahwa anggaran yang ditetapkan pemerintah harus mendukung kelangsungan program tersebut.

APBN 2027 menjadi salah satu sumber pembiayaan agar kegiatan pemulihan berjalan sesuai rencana.

Pemerintah memastikan ketersediaan dana untuk mendukung penanganan pascabencana secara menyeluruh.

Alokasi anggaran tersebut ditujukan untuk menjaga kesinambungan program pemulihan yang sudah berjalan.

Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselesaikan pada 2028.

Tito Karnavian menyampaikan bahwa percepatan rehabilitasi di tiga provinsi direncanakan berlangsung selama tiga tahun.

Pembahasan bersama Kementerian Keuangan dilakukan sebelum memasuki tahun anggaran 2027.

Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan pembiayaan pada tahap berikutnya.

Pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra untuk periode tiga tahun.

Rencana tersebut mencakup kebutuhan anggaran sekitar Rp100,1 triliun untuk wilayah terdampak.