Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, menghadapi tuntutan hukuman penjara selama tujuh tahun dua bulan dari Jaksa Penuntut Umum KPK.

Ia dinilai terbukti bersalah dalam kasus pemerasan program CSR dan penerimaan gratifikasi perizinan.

Jaksa menyebut Maidi melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tuntutan tersebut dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Tuntutan Denda dan Uang Pengganti

Selain kurungan badan, Maidi juga dikenakan kewajiban membayar denda senilai Rp205 juta subsider 90 hari kurungan. Ia pun dituntut membayar uang pengganti mencapai Rp8.005.384.790.

Apabila uang pengganti tersebut tidak mampu dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Palupi Wiryawan di hadapan majelis hakim.

Perbuatan terdakwa sebagai kepala daerah dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sementara itu, faktor yang meringankan tuntutan adalah terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Modus Operandi dan Aliran Dana

Kasus ini bermula dari kewenangan Maidi dalam menerbitkan izin di wilayah Pemerintah Kota Madiun. Ia diduga memeras para pengusaha yang mengurus perizinan dengan kedok sumbangan dana CSR.

Pungutan liar tersebut dikumpulkan melalui orang kepercayaannya bernama Robi Suprianto dengan total sekitar Rp1,7 miliar. Sejumlah perusahaan dan yayasan tercatat menjadi korban setoran pelicin perizinan.

Selain pemerasan, Maidi juga didakwa menerima gratifikasi bersama Thariq Megah dari proyek pemeliharaan jalan. Secara akumulatif, total aliran dana gratifikasi yang diperoleh mencapai Rp10 miliar.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memutuskan menunda persidangan hingga pekan depan. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan nota pembelaan dari pihak Maidi.