Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Kamis. Langkah hukum tersebut dilakukan menyusul operasi tangkap tangan yang melibatkan sejumlah pejabat kementerian.

Di tengah proses penggeledahan itu, keberadaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid masih belum diketahui publik. Nusron tercatat tidak hadir dalam beberapa agenda rapat bersama DPR.

Penyidik lembaga antirasuah mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik dari beberapa ruangan. Ruangan yang digeledah meliputi bidang pengendali tanah hingga penataan ruang.

Kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan tersebut telah menyeret sejumlah tersangka. Hingga saat ini, pihak kementerian maupun staf terkait belum memberikan tanggapan resmi.

Ketidakhadiran di Parlemen dan Ruang yang Digeledah

Nusron dua hari berturut-turut absen dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Nusron pertama kali absen pada Selasa dalam rapat yang membahas pengelolaan aset pemerintah daerah dan Aset BUMD, di mana ia hanya diwakili oleh Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.

Keesokan harinya, Nusron kembali absen dalam rapat penetapan dan penyesuaian RKA K/L Tahun 2027 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR.

Usai rapat tersebut, Ossy menyatakan kehadirannya merupakan penugasan dari Nusron namun tidak merinci agenda lain yang dimaksud.

Sementara itu, dalam penggeledahan di Kantor ATR/BPN pada Kamis, KPK menyasar tiga ruangan dirjen meliputi ruang Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, ruang Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, serta ruang Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan proses layanan di kementerian.

Kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lain ini telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.