Komisi Pemberantasan Korupsi menilai sikap Presiden Prabowo Subianto yang mempersilakan penindakan pejabat sebagai bentuk dukungan.

Dukungan tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan proses penegakan hukum berdasarkan alat bukti yang sah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa sikap Presiden dipandang sebagai bentuk kepercayaan terhadap lembaga antirasuah.

KPK tetap akan menjalankan proses penindakan secara profesional dan independen berdasarkan bukti dalam penyidikan.

Pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penindakan individu yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

Upaya tersebut juga berkaitan dengan pembangunan pemerintahan bersih serta pelayanan publik yang efektif.

Praktik korupsi dalam pelayanan publik dapat mengubah layanan yang seharusnya didasarkan pada hak masyarakat.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan biaya tambahan yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Korupsi juga berpotensi menguras keuangan negara serta menurunkan kualitas pembangunan infrastruktur secara signifikan.

Pernyataan KPK tersebut merespons penyataan Prabowo dalam program Prabowo Menjawab pada Rabu.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menceritakan bahwa penyidik KPK pernah mendatanginya terkait dugaan pelanggaran pejabat.

Prabowo menyatakan KPK dipersilakan melakukan tindakan hukum apabila memiliki bukti yang cukup kuat.

Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto terkait operasi tangkap tangan.

Pemerintah menyatakan Presiden tidak mencampuri proses hukum dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan melakukan penahanan awal.

Penyidikan berlanjut dengan penggeledahan di sejumlah lokasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk melengkapi bukti.

Status seorang pejabat dalam struktur pemerintahan tidak menjadi penghalang bagi proses hukum yang berjalan.