Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan mengenai rencana pembentukan badan usaha khusus sektor minyak dan gas bumi.

Lembaga baru tersebut nantinya dipastikan akan berada di bawah tanggung jawab langsung Presiden Republik Indonesia.

Kebijakan tersebut rencananya akan dimuat secara resmi di dalam Rancangan Undang-Undang Migas.

Bahlil menyebutkan bahwa arahan ini disampaikan berkaitan dengan laporan dari Dewan Energi Nasional di Istana Merdeka.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas formulasi lembaga tersebut guna memperkuat sistem perizinan di sektor hulu.

Selain itu, badan usaha khusus migas ini juga diarahkan untuk memiliki fleksibilitas dalam melakukan negosiasi pembagian hasil.

Fleksibilitas negosiasi tersebut mencakup pembagian dengan pihak swasta maupun pemerintah terkait cost recovery atau bentuk lainnya.

Meski demikian, Bahlil belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai nasib Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ke depan.

Pemerintah saat ini terus mencari rumusan regulasi terbaik agar perizinan lintas sektor tidak menghambat peningkatan lifting migas.