Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah terus membahas penataan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pembahasan tersebut mencakup pegawai dengan status paruh waktu maupun penuh waktu.

Langkah strategis itu diarahkan untuk memberikan ketenangan bagi para pegawai, terutama bagi tenaga guru di berbagai daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tito usai mengikuti rapat koordinasi khusus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam keterangannya, ia menekankan pentingnya pembahasan ini karena sebagian besar aparatur sipil negara bertugas di daerah.

Tercatat ada lebih dari delapan puluh persen dari total enam juta aparatur sipil negara yang berada di wilayah daerah.

Melalui forum koordinasi tersebut, pemerintah menampung berbagai aspirasi terkait peralihan status kepegawaian.

Pemerintah membuka peluang agar pegawai paruh waktu dapat beralih menjadi pegawai penuh waktu.

Selain itu, pegawai penuh waktu juga memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Khusus untuk tenaga guru, terdapat lebih dari seratus tujuh puluh dua ribu orang yang masuk dalam ruang lingkup pembahasan.

Mereka nantinya diupayakan untuk mengikuti semacam tes sebagai bagian dari proses penataan status kepegawaian.

Apabila dinyatakan lulus, mereka akan diarahkan untuk menjadi pegawai di bawah kementerian bidang pendidikan.

Sementara itu, peserta yang belum berhasil lulus dipastikan status kepegawaiannya akan tetap dipertahankan.

Pemerintah menjamin mereka tidak akan diberhentikan atau dirumahkan dari posisinya saat ini.

Pembiayaan gaji mereka tetap diupayakan melalui alokasi anggaran yang telah disiapkan secara khusus oleh negara.

Anggaran tersebut direncanakan mengalir melalui mekanisme Bantuan Operasional Sekolah yang langsung disalurkan.

Bagi peserta yang belum berhasil pada tahun ini, mereka diizinkan mengikuti kembali kesempatan pada tahun berikutnya.

Selain sektor pendidikan, penataan lintas profesi juga menyasar pegawai lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja.

Pemerintah juga memperhatikan petugas Pemadam Kebakaran dalam skema penataan pegawai lintas sektor ini.

Pembahasan lanjutan mengenai pegawai lintas profesi tersebut direncanakan akan dikaji kembali dalam waktu dekat.