Kepolisian Republik Indonesia telah mengambil langkah hukum tegas dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah.

Sebanyak 162 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka untuk pertanggungjawaban pidana secara perorangan.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Jakarta.

Polda di berbagai wilayah secara total menangani 219 perkara terkait kebakaran hutan dan lahan.

Proses hukum tersebut mencakup tahap penyelidikan sebanyak 54 perkara serta tahap penyidikan sebanyak 116 perkara.

Selain perorangan, pihak kepolisian juga melakukan penanganan hukum terhadap korporasi yang terlibat.

Terdapat 95 perkara terkait korporasi yang saat ini sedang ditangani di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan sanksi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Prabowo meminta agar ketentuan sanksi tersebut didalami untuk digolongkan sebagai tindak terorisme ekologi.

Upaya penegakan hukum ini dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa pidana yang merugikan masyarakat luas.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga meminta agar regulasi dan sanksi bagi pelaku diperberat.

Melalui rapat terbatas, Kepala Negara menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum untuk mendalami ketentuan undang-undang terkait.