Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi undang-undang anggaran negara tahun anggaran 2026.

Gugatan tersebut sebelumnya diajukan oleh sejumlah pihak termasuk mantan pejabat KPK dan koalisi masyarakat sipil.

Aturan Perubahan Anggaran dan Dana Desa

Hakim Konstitusi memutuskan bahwa perubahan anggaran belanja pemerintah pusat harus melalui persetujuan DPR.

Selain itu dana insentif desa juga tidak boleh dialihfungsikan secara sepihak untuk program pemerintah lainnya.

Kebijakan pemerintah yang berdampak pada stabilitas ekonomi nasional kini wajib mengantongi izin dari DPR.

Para pemohon sebelumnya membawa ratusan aduan masyarakat terkait pelaksanaan program makan bergizi di lapangan.

Aduan tersebut mencakup dugaan ketidaksesuaian alokasi dana harian hingga keluhan mengenai kualitas makanan.

Dalil dan Pasal yang Diuji dalam Persidangan

Para pemohon tercatat menguji tujuh pasal sekaligus dalam UU APBN 2026, termasuk ketentuan yang mengatur alokasi anggaran dan perlindungan sektor pendidikan.

Dalam argumennya, Busyro Muqoddas dan rekan-rekan menyoroti potensi pemotongan anggaran perlindungan sosial dan kesehatan secara sepihak oleh pemerintah.

Meski demikian, terdapat perbedaan pandangan di antara majelis hakim dalam memutus perkara ini.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang menilai permohonan tersebut seharusnya ditolak seluruhnya mengingat karakteristik undang-undang anggaran yang berbeda.

Sementara itu, pemohon menegaskan bahwa gugatan ini diajukan demi menjaga asas keterbukaan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.