Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengajukan permintaan agar perombakan pejabat dibatalkan.

Kebijakan rotasi besar-besaran sebelumnya dilakukan oleh eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada tanggal 10 September lalu.

Bimo menjelaskan bahwa permintaan tersebut dilayangkan karena pihaknya mendapati sejumlah nama ajaib yang tidak mengikuti prosedur assessment talent management.

Kehadiran pejabat yang melompati proses seleksi itu dinilai memberikan sinyal negatif bagi pegawai lain yang telah berjuang mengikuti seluruh tahapan ujian.

Oleh karena itu, Bimo dan Dirjen Bea Cukai meminta penundaan serta pembatalan agar tidak merusak semangat pasukan di lapangan.

Ia memastikan jajaran pejabat yang terindikasi tidak memenuhi syarat akan langsung dicoret dan dikembalikan ke posisi semula.

Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk mengevaluasi seluruh kebijakan serta keputusan dari era Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya menduga kebijakan perombakan ratusan pejabat di lingkungan kementerian tersebut menjadi salah satu pemicu pencopotannya.

Namun, ia menepis spekulasi mengenai adanya gesekan internal dan menegaskan bahwa pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.