Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti besaran anggaran pertahanan Indonesia yang dinilai masih tertinggal.

Menurut Prabowo, porsi belanja pertahanan nasional termasuk yang paling kecil di kawasan ASEAN.

Anggaran tersebut bahkan tercatat belum mencapai 2 persen dari produk domestik bruto.

Pernyataan itu disampaikan saat ia menjelaskan pentingnya memperkuat sistem pertahanan dan keamanan secara merata.

Pemerintah mengalokasikan anggaran fungsi pertahanan sebesar Rp189 triliun dalam RAPBN 2027.

Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari alokasi tahun sebelumnya yang berada di angka Rp187,1 triliun.

Prabowo menyebut belanja pertahanan Indonesia selama beberapa dekade stabil di kisaran 0,9 persen PDB.

Sebagai perbandingan, ia menyebut Singapura mengalokasikan anggaran pertahanan lebih dari 3 persen PDB.

Penguatan anggaran ini dianggap berkaitan erat dengan kebutuhan membangun sistem pertahanan yang menjangkau seluruh wilayah.

Ia juga menyinggung perlunya menambah kekuatan TNI agar sebanding dengan luas wilayah yang harus dijaga.

Indonesia memiliki 514 kabupaten yang ukurannya cukup besar dan memerlukan pengawasan ketat.

Keterbatasan jumlah batalion TNI dikhawatirkan mempengaruhi efektivitas pengamanan wilayah serta kekayaan alam.

Tanpa pengawasan yang memadai, potensi pelanggaran hukum seperti pembalakan liar dan penambangan liar dapat terjadi.