Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan komitmen pemerintah untuk segera menindaklanjuti Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi.

Regulasi baru tersebut sebelumnya telah disahkan sebagai usul dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Koordinasi dengan Kemensetneg

Kementerian ESDM akan segera melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk melanjutkan proses legislasi ini.

Langkah tersebut disampaikan Bahlil dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu.

Pemerintah bertekad segera melakukan pembahasan bersama DPR untuk melahirkan Undang-Undang Migas yang lebih baik.

Tujuan utamanya adalah memperbaiki sistem tata kelola energi nasional secara menyeluruh.

Pernyataan itu merespons pertanyaan Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, mengenai batas waktu 30 hari koordinasi eksekutif.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyebutkan target pembahasan regulasi ini rampung pada Oktober 2026.

RUU Migas disiapkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 karena sejumlah ketentuan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.