Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti keberadaan struktur bayangan dalam perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Lembaga antirasuah menilai pihak swasta yang bertindak sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN memegang peranan sangat krusial dalam pusaran kasus korupsi ini.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan PT Summarecon memakai perantara komunikasi dengan Kepala Kantah di Bogor yaitu Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Erwin selaku representasi dari menteri mempunyai akses langsung kepada pihak-pihak di kementerian termasuk Kepala Kantah Bogor I Sontang Coin Manurung.

Kondisi tersebut memperkuat indikasi kehadiran struktur bayangan yang mengatur pengurusan HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Budi menjelaskan situasi itu memunculkan dua bagan struktur dalam kementerian yang terdiri dari struktur organisasi resmi serta struktur bayangan.

Fenomena itu terjadi karena terdapat banyak lingkaran serta lapisan di luar struktur resmi Kementerian ATR/BPN.

Sejumlah nama seperti Fahd El Fouz dan Arif Sugiyanto berperan sebagai pengelola dana sekaligus penghubung antara pihak eksternal dengan penyelenggara negara.

Daftar Tersangka Kasus Suap HGB

Berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan KPK, empat dari delapan tersangka merupakan orang kepercayaan Menteri Nusron Wahid.

Empat orang yang diduga sebagai kepercayaan menteri meliputi Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, serta Muhammad Fakhry.

Empat tersangka lainnya yang turut ditahan KPK meliputi Sontang Coin Manurung dan Adrianto Pitojo Adhi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.

Pihak lain yang turut ditahan adalah Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang bersama Rizal Pahlevi dari unsur swasta.

Seluruh tersangka saat ini sudah menjalani masa penahanan di rumah tahanan selama 20 hari pertama hingga 4 Oktober 2026.

Para pihak pemberi suap dijerat dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta undang-undang penyesuaian pidana terkait.

Sementara para penerima suap disangkakan melanggar Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto ketentuan hukum yang berlaku.