KPK Sorot Peran Orang Kepercayaan Nusron Terkait Kasus Suap HGB ATR/BPN
Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti keberadaan struktur bayangan dalam perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Lembaga antirasuah menilai pihak swasta yang bertindak sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN memegang peranan sangat krusial dalam pusaran kasus korupsi ini.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan PT Summarecon memakai perantara komunikasi dengan Kepala Kantah di Bogor yaitu Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Erwin selaku representasi dari menteri mempunyai akses langsung kepada pihak-pihak di kementerian termasuk Kepala Kantah Bogor I Sontang Coin Manurung.
Kondisi tersebut memperkuat indikasi kehadiran struktur bayangan yang mengatur pengurusan HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Budi menjelaskan situasi itu memunculkan dua bagan struktur dalam kementerian yang terdiri dari struktur organisasi resmi serta struktur bayangan.
Fenomena itu terjadi karena terdapat banyak lingkaran serta lapisan di luar struktur resmi Kementerian ATR/BPN.
Sejumlah nama seperti Fahd El Fouz dan Arif Sugiyanto berperan sebagai pengelola dana sekaligus penghubung antara pihak eksternal dengan penyelenggara negara.
Daftar Tersangka Kasus Suap HGB
Berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan KPK, empat dari delapan tersangka merupakan orang kepercayaan Menteri Nusron Wahid.
Empat orang yang diduga sebagai kepercayaan menteri meliputi Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, serta Muhammad Fakhry.
Empat tersangka lainnya yang turut ditahan KPK meliputi Sontang Coin Manurung dan Adrianto Pitojo Adhi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.
Pihak lain yang turut ditahan adalah Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang bersama Rizal Pahlevi dari unsur swasta.
Seluruh tersangka saat ini sudah menjalani masa penahanan di rumah tahanan selama 20 hari pertama hingga 4 Oktober 2026.
Para pihak pemberi suap dijerat dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta undang-undang penyesuaian pidana terkait.
Sementara para penerima suap disangkakan melanggar Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto ketentuan hukum yang berlaku.
Update Terbaru
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Pencairan Uang Saku MagangHub 2027 Berpotensi Sedikit Terlambat
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB






