Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa pembahasan resmi revisi Undang-Undang Pemilu akan dimulai setelah Panitia Kerja dibentuk.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika merespons pertemuan para ketua umum partai koalisi yang dikabarkan membahas usulan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen.

Politikus Partai NasDem itu memilih untuk tidak memberikan jawaban tegas dan menyatakan posisinya sebagai prajurit yang menunggu instruksi pimpinan partai.

Menurutnya, segala bentuk komunikasi dan keputusan politik antarpetinggi partai sepenuhnya menjadi kewenangan para ketua umum partai politik masing-masing.

Komisi II nantinya akan menindaklanjuti kesepakatan politik tersebut dalam proses penyusunan draf serta naskah akademik revisi undang-undang.

Rifqi menilai usulan kenaikan angka ambang batas dari ketentuan sebelumnya sebesar 4 persen merupakan hal yang wajar untuk didiskusikan.

Ia memastikan bahwa Panitia Kerja RUU Pemilu di internal Komisi II akan segera dibentuk pada tahun 2026 sesuai dengan penugasan Prolegnas.

Penentuan Formula dan Jadwal Panja

Dia menjelaskan bahwa Komisi II akan menyusun formula serta argumentasi konstitusional dan normatif dengan baik selama pembahasan norma tersebut berlangsung di DPR.

Terkait kepastian waktu, pembentukan Panja RUU Pemilu tersebut direncanakan terlaksana pada tahun 2026 berdasarkan penugasan Program Legislasi Nasional.

Kendati demikian, Rifqi belum dapat memastikan apakah pembentukan Panja akan dilakukan sebelum atau setelah masa reses DPR RI berakhir.