Sejumlah ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah dikabarkan telah mengadakan pertemuan tertutup.

Agenda utama dalam pertemuan tersebut membahas berbagai poin krusial yang tercantum di dalam draf Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, membenarkan adanya pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan para pemimpin partai koalisi.

Partai Gerindra sendiri diwakili oleh Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad saat menghadiri forum tersebut.

Dari hasil pembahasan itu, muncul sinyal kuat kesepakatan untuk mengubah aturan ambang batas parlemen.

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold disepakati untuk dinaikkan dari 4 persen menjadi 5 persen.

Kendati demikian, Sugiono menegaskan bahwa dirinya tidak berada dalam kapasitas untuk berbicara mewakili sikap resmi partai lain.

Meski begitu, ia menyebut partai seperti Golkar dan PKS juga telah menyampaikan pandangan serupa terkait angka tersebut.

Pertemuan lanjutan dijadwalkan akan kembali digelar guna mematangkan berbagai poin perubahan yang masih perlu dibahas lebih lanjut.

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Reformasi Pemilu

Koalisi pemerintah berharap agar sejumlah poin perubahan dalam RUU tersebut dapat membuat penyelenggaraan pemilu ke depan menjadi jauh lebih efektif dan efisien.

Pihaknya juga berkeinginan agar pelaksanaan pemilu tetap mampu merepresentasikan suara serta aspirasi masyarakat secara optimal.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi pada Februari 2024 telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen DPR sebesar 4 persen adalah konstitusional sepanjang berlaku untuk Pemilu 2024.

Aturan tersebut bersifat konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya dengan ketentuan telah dilakukan perubahan.

Putusan yang teregister dalam perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 tersebut merupakan hasil dari gugatan yang diajukan oleh Perludem.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyetujui pandangan pemohon bahwa ketentuan ambang batas parlemen selama ini tidak disertai dengan dasar penentuan yang jelas.

Hal tersebut berdampak langsung pada banyaknya suara sah pemilih yang akhirnya tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen.

Oleh karena itu, Mahkamah menitipkan sejumlah poin penting kepada pembentuk undang-undang dalam merumuskan kembali aturan ambang batas parlemen yang baru.