PT Adhi Karya (Persero) Tbk memberikan penjelasan terkait kondisi proyek LRT City yang hingga kini belum rampung.

Kondisi tersebut berdampak langsung kepada sekitar 2.400 konsumen yang belum mendapatkan penyelesaian.

Permasalahan ini muncul karena perusahaan gagal mencapai target penjualan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kegagalan target penjualan itu kemudian menimbulkan masalah serius dari sisi arus kas perusahaan.

Direktur Utama Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniagoa menyatakan perusahaan akan mengawal penyelesaian proyek ini.

Pengawalan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Moeharmein dalam pertemuan bersama pemerintah dan perwakilan konsumen.

Pertemuan itu berlangsung di Kantor BP BUMN pada hari Selasa.

Sebagai pimpinan perusahaan induk, ia menegaskan kewajiban lembaganya untuk mengawal proses ini.

Tujuannya agar proyek dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu dari Menteri PKP Maruarar Sirait maupun pihak terkait.

Pihak perusahaan menyebutkan bahwa persoalan proyek ini akan terlebih dahulu diinventarisasi secara mendalam.

Perwakilan konsumen diminta mengumpulkan seluruh aspirasi serta berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Pengumpulan aspirasi tersebut dijadwalkan paling lambat hingga 1 Oktober 2026.

Pemerintah bersama pihak terkait kemudian akan mematangkan pola penyelesaian proyek.

Pembahasan lanjutan itu direncanakan berlangsung paling lambat pada 15 Oktober 2026.

Moeharmein menambahkan bahwa penyelesaian proyek LRT City merupakan arahan langsung dari pemegang saham.

Perusahaan diminta memastikan agar proyek diselesaikan dengan kualitas terbaik.

Langkah ini diambil agar tidak ada lagi konsumen atau korban yang merasa dirugikan.

Sebelumnya, perwakilan konsumen menyampaikan bahwa ada sekitar 2.400 korban yang terdampak masalah ini.

Mereka mengaku kesulitan memperoleh kejelasan mengenai kelanjutan pembangunan proyek tersebut selama ini.

Pemerintah lantas membentuk tim pengawas untuk mengawal proses penyelesaian.

Tim pengawas ini melibatkan perwakilan korban, Kementerian PKP, dan BP BUMN.

Wakil Kepala BP BUMN Amin Akhmad menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Pemerintah menyatakan bertanggung jawab penuh kepada seluruh korban terdampak.