Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan data penting mengenai kondisi permukiman di tanah air.

Ia menyebutkan terdapat sekitar 7.000 kawasan kumuh yang tersebar merata di berbagai wilayah di Indonesia.

Ribuan kawasan tersebut memerlukan penanganan serius serta terpadu demi menghadirkan kualitas hidup yang jauh lebih baik bagi masyarakat.

Sebanyak 5.620 kawasan masuk ke dalam kategori ringan berdasarkan rincian yang disampaikan oleh pihak kementerian terkait.

Selain itu, terdapat sekitar 100 kawasan yang berklasifikasi berat dan sisanya berada pada kategori sedang.

Kategorisasi tersebut ditentukan berdasarkan karakteristik wilayah mulai dari kawasan pinggir sungai hingga daerah yang rawan bencana.

Penanganan kawasan kumuh ini ditegaskan tidak boleh hanya sekadar menghilangkan sebutan nama wilayah tersebut.

Program penataan harus berorientasi langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pendekatan yang akan digunakan ke depan harus bersifat terpadu lintas sektoral serta melibatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Pemerintah memfokuskan intervensi penataan pada 16 kawasan dengan total luas mencapai 436 hektare yang tersebar di 16 provinsi pada tahun 2026.

Langkah strategis ini diharapkan mampu mewujudkan hunian yang layak, sehat, serta berkelanjutan bagi seluruh warga.

Pemerintah juga menyiapkan sistem pemantauan berupa dashboard khusus guna memastikan seluruh program berjalan secara transparan dan akuntabel.