Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menagih pembayaran royalti musik kepada platform streaming Netflix senilai Rp75 miliar.

Kewajiban tersebut tercatat sejak layanan digital tersebut mulai beroperasi secara komersial di Indonesia pada tahun 2016.

Dasar Hukum dan Ancaman Blokir

Sekretaris Umum LMKN, M. Bigi Ramadha Putra, menyatakan bahwa pelunasan royalti ini merupakan kewajiban hukum bagi pelaku usaha komersial.

Aturan penagihan merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Regulasi pendukung lainnya meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 serta Permenkum Nomor 27 Tahun 2025.

Pihak lembaga menegaskan akan melaporkan persoalan ini kepada Kementerian Hukum serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

Jika ketentuan tersebut terus diabaikan, LMKN bahkan siap mengajukan penutupan akses layanan tersebut di wilayah Indonesia.

Mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran hak cipta ini telah diatur melalui regulasi bersama menteri terkait sejak tahun 2015.

LMKN mempertanyakan sikap penundaan pembayaran di Indonesia karena Netflix telah melunasi royalti di negara Asia Tenggara lain.

Beberapa negara tetangga seperti Filipina dan Thailand telah menerima pembayaran royalti dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

Lembaga tersebut berharap pihak korporasi segera menuntaskan kewajiban hukum serupa sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.