Kementerian Komunikasi dan Digital menilai sejumlah platform digital belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perlindungan anak.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang dikenal sebagai PP Tunas.

Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan belum semua platform menunjukkan tingkat komitmen dan kerja sama yang setara.

Salah satu sorotan utama ditujukan kepada platform X yang melaporkan telah mengunci 250 ribu akun anak.

Jumlah tersebut dinilai masih jauh dari proyeksi sekitar 7 juta akun anak yang menggunakan platform X di Indonesia.

Upaya itu dinilai belum mencerminkan semangat perlindungan anak secara menyeluruh di tanah air.

Sementara itu, pihak Meta yang menaungi Facebook, Instagram, serta Threads telah melakukan notifikasi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Proses tersebut ditargetkan rampung pada tanggal 31 Desember 2026 mendatang.

Namun, laporan terakhir pada Mei 2026 mencatat baru 184 ribu akun Facebook milik anak yang berhasil diblokir.

Meutya menyebut Meta belum memberikan pembaruan tambahan sejak laporan terakhir tersebut disampaikan.

Angka pemblokiran ini masih terpaut jauh dari perkiraan total akun anak di bawah grup Meta yang mencapai 33 juta akun.

Kondisi serupa juga ditemukan pada platform YouTube di bawah naungan Google.

YouTube sebelumnya melaporkan penindakan terhadap lebih dari 600 ribu akun anak pada bulan April 2026.

Kendati demikian, platform tersebut belum memberikan laporan perkembangan terbaru sejak saat itu.

Komdigi juga masih mendapati anak-anak yang tetap dapat mengakses layanan platform tersebut.

Meski begitu, pemerintah tetap memberikan apresiasi atas penerapan fitur safe search di YouTube.

Di sisi lain, platform TikTok mencatatkan penonaktifan sebanyak 4,1 juta akun anak.

Namun, laporan tersebut belum mengalami pembaruan sejak sekitar bulan Juni 2026.

TikTok juga dinilai belum melaporkan perubahan fitur secara signifikan untuk perlindungan anak.

Pemerintah mengingatkan bahwa platform digital yang mengabaikan kewajiban ini terancam sanksi administratif.

Bentuk sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, denda administratif, hingga pemutusan akses.

Pemutusan akses dapat dilakukan pada fitur tertentu atau bahkan pemutusan akses secara sepenuhnya.