Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad Dwi Putro, menolak permohonan praperadilan yang diajukan Lodewyk Pusung.

Lodewyk Pusung merupakan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis.

Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 14 September 2026.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan menolak eksepsi pemohon untuk seluruhnya serta menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya.

Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan sah atau tidaknya upaya paksa hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama.

Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 160 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Sebelumnya, pemohon sudah pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan tidak dapat diterima.

Lodewyk juga sempat mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan bahwa instansi tersebut tidak berwenang mengadili.

Hakim menilai substansi yang dipersoalkan oleh Lodewyk mengenai program tersebut sudah masuk ke tahap pembuktian pokok perkara.

Oleh karena itu, materi tersebut harus diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bukan di dalam sidang praperadilan.

Dalam persidangan yang sama, majelis hakim membebankan biaya perkara kepada pihak pemohon sejumlah nihil.

Tim penasihat hukum Lodewyk sebelumnya mengungkapkan dugaan rekayasa dalam proses penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung.

Pihak pemohon menyebutkan penyidik langsung melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan tanpa dua alat bukti permulaan yang cukup.