Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai pembayaran cicilan utang pembangunan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih memicu kritik tajam dari pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto.

Kritik tersebut dilayangkan setelah Purbaya memastikan bahwa cicilan utang proyek tersebut tidak akan mengalami kegagalan bayar atau macet.

Langkah kepastian itu diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perbankan nasional, terutama bank-bank yang tergabung dalam Himbara sebagai pihak pemberi kredit.

Namun, Gigin menilai kelanjutan pembayaran tersebut terjadi karena rakyat dipaksa membayar melalui pemotongan dana desa.

Ia bahkan menyebut bahwa penderitaan masyarakat diabaikan dan mengkritik kebijakan tersebut lewat akun media sosial pribadinya.

Sebelumnya, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran awal sebesar Rp 40 triliun untuk membayar cicilan tahap pertama beserta bunganya.

Jatuh tempo pembayaran utang tersebut dijadwalkan berlangsung pada bulan September 2026 mendatang.

Purbaya menekankan bahwa ketersediaan dana tersebut sudah termuat dalam postur anggaran yang ada saat ini.

Sebagian dana tersebut dialokasikan langsung dari pos Dana Desa dan dipastikan bukan berasal dari Anggaran Belanja Tambahan.

Proses pencairan dana dilakukan tanpa melalui pihak ketiga agar pengawasan penyaluran berjalan lebih transparan.

Kementerian Keuangan langsung mentransfer dana tersebut ke rekening bank Himbara selaku kreditur.

Pencairan baru akan dilakukan segera setelah Kemenkeu menerima surat pengajuan resmi dan hasil verifikasi data dari Menteri Koperasi.