Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan dalam APBD Kabupaten Garut 2026 mendadak menuai sorotan tajam dari tingkat provinsi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai dana yang disiapkan pemerintah kabupaten tersebut sangat minim dan jauh dari angka yang direkomendasikan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah memberikan rekomendasi khusus kepada Pemerintah Kabupaten Garut terkait porsi belanja modal.

Daerah tersebut disarankan mengalokasikan sekitar 7 persen dari total APBD 2026 demi memperbaiki jaringan jalan yang ada.

Jika dikalkulasikan secara persentase, rekomendasi tersebut semestinya mencapai kisaran angka Rp360 miliar untuk tahun anggaran berjalan.

Namun kenyataannya, dokumen APBD Kabupaten Garut 2026 mencatat pos anggaran jalan, jembatan, dan lampu penerangan hanya Rp105 miliar.

Besaran tersebut hanya merepresentasikan sekitar 2,2 persen saja dari total keseluruhan APBD yang dikelola pemerintah setempat.

Lebih spesifik lagi, dana yang benar-benar murni dialokasikan untuk pembangunan fisik jalan tercatat hanya menyentuh angka Rp80 miliar.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa nominal tersebut tidak masuk akal untuk mengatasi luasnya wilayah serta tingkat kerusakan infrastruktur di sana.

Menurutnya, perbaikan jalan yang begitu luas tidak akan pernah cukup jika hanya didanai dengan anggaran sebesar itu.

Sebagai langkah lanjutan, pihak pemerintah provinsi berencana memanggil Bupati Garut serta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pertemuan tersebut diagendakan untuk membahas ulang kebijakan fiskal dan penganggaran infrastruktur jalan di wilayah tersebut.

Dalam forum itu, Dedi bakal meminta Pemkab Garut melakukan perubahan APBD 2026 agar porsinya sesuai rekomendasi.

Penyesuaian anggaran ini dianggap krusial agar daerah memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa menangani jalan rusak.

Harapannya, percepatan penanganan infrastruktur serta peningkatan konektivitas antarwilayah di Garut dapat segera terwujud.