Kebijakan pelunasan cicilan utang pembangunan Koperasi Desa Merah Putih mendapat sorotan tajam dari kalangan pengamat kebijakan publik.

Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menilai cicilan tersebut tidak bakal macet karena dibebankan langsung dari pos Dana Desa.

Menurutnya, kondisi itu justru memposisikan masyarakat desa sebagai pihak yang dipaksa menanggung beban pembayaran utang tersebut.

Pernyataan itu merespons langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan tidak akan ada kegagalan bayar pada program ini.

Kepastian tersebut diambil demi menjaga stabilitas perbankan nasional, khususnya bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran awal sebesar Rp40 triliun untuk melunasi cicilan tahap pertama beserta bunganya.

Jatuh tempo pembayaran cicilan tersebut dijadwalkan berlangsung pada bulan September 2026 mendatang.

Purbaya memastikan dana tersebut bersumber dari postur anggaran yang sudah ada dan sebagian dialokasikan dari pos Dana Desa.

Pencairan dana dilakukan secara langsung oleh Kementerian Keuangan ke rekening bank Himbara tanpa melalui pihak ketiga.

Proses transfer itu akan segera diproses setelah kementerian menerima surat pengajuan resmi serta hasil verifikasi data dari Menteri Koperasi.

Gigin menilai penderitaan masyarakat di tingkat akar rumput seolah diabaikan demi mengamankan sektor keuangan perbankan pelat merah.

Di sisi lain, pemerintah mengeklaim ketersediaan dana triliunan rupiah tersebut dipastikan bukan bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan.