Pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah kini tengah menghadapi sejumlah persoalan serius di lapangan.

Tim kuasa hukum yang mengajukan gugatan program tersebut ke Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak 15 aduan masyarakat.

Pengumpulan laporan ini mulai dilakukan setelah permohonan gugatan resmi didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2026.

Saluran pengaduan dibuka untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang dialami masyarakat serta pihak yang terlibat langsung.

Muhammad Saleh selaku anggota tim kuasa hukum menyebutkan bahwa infrastruktur dan pembayaran gaji menjadi keluhan utama.

Ketidakpastian pembayaran gaji pegawai dan manajer dinilai sangat meresahkan bagi para pekerja di daerah.

Laporan tersebut berasal dari sejumlah wilayah seperti Klaten, Yogyakarta, Purworejo, Jakarta, serta Kalimantan Barat.

Selain penghasilan pegawai, masyarakat juga mempertanyakan standar pelayanan serta ketersediaan logistik program.

Gugatan terhadap Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih ini diajukan oleh Sabid Muhammad bersama sejumlah lembaga.

Sidang perdana untuk agenda gugatan program tersebut dijadwalkan berlangsung di Mahkamah Konstitusi pada 3 November 2026.