Koperasi Desa Merah Putih berencana membuka layanan kesehatan berupa klinik pratama.

Layanan kesehatan tersebut nantinya dapat diakses oleh peserta BPJS Kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pembahasan terkait pemanfaatan klinik tersebut sudah dilakukan.

Sejumlah proyek percontohan juga telah dijalankan guna melihat model bisnis yang tepat.

Model bisnis klinik koperasi ini dirancang menyerupai klinik swasta pada umumnya.

Peserta JKN nantinya bisa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk berobat atau membeli obat.

Syarat dan Ketentuan Kerjasama BPJS Kesehatan

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyampaikan bahwa klinik harus memenuhi sejumlah syarat.

Klinik wajib ditetapkan dan disahkan terlebih dahulu oleh Kementerian Kesehatan.

Setelah itu, proses kredensialing akan dilakukan untuk menilai fasilitas serta tenaga medis.

BPJS Kesehatan juga mempertimbangkan kebutuhan fasilitas kesehatan di wilayah operasional klinik.

Pelaksanaan proyek percontohan belum secara otomatis membuat klinik langsung bekerja sama.

Proses penilaian kelayakan tersebut mencakup pengecekan terhadap sarana dan prasarana serta ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas.

Ketentuan seleksi dan penilaian fasilitas kesehatan ini berlaku bagi seluruh klinik yang ingin menjalin kemitraan, termasuk fasilitas kesehatan milik koperasi.

Selain itu, pihak BPJS Kesehatan juga akan meninjau langsung kebutuhan fasilitas kesehatan di wilayah tempat klinik tersebut beroperasi.

Keberadaan fasilitas kesehatan baru di suatu daerah akan dipertimbangkan apabila wilayah tersebut masih dinilai kekurangan akses layanan kesehatan.

Sebaliknya, jika jumlah fasilitas kesehatan di suatu daerah sudah mencukupi, penambahan layanan baru akan melalui tahapan evaluasi yang lebih ketat.

Pelaksanaan proyek percontohan yang telah berjalan sebelumnya belum otomatis membuat klinik tersebut langsung dapat menjalin kerja sama resmi.

Setiap unit pelayanan tetap harus melalui seluruh tahapan prosedur dan regulasi yang berlaku agar bisa melayani peserta JKN.

Peserta JKN sendiri memiliki fitur portabilitas yang memungkinkan akses layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama di luar wilayah asal.

Pemanfaatan layanan di luar wilayah terdaftar tersebut tentu tetap harus mengikuti ketentuan serta batas frekuensi kunjungan yang berlaku.