Sekretaris Jenderal DPP PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan terkait langkah Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming.

Menurut Hasto, saat ini sudah banyak elemen rakyat yang menyuarakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming mundur dari jabatannya.

Ia menyebutkan bahwa aspirasi tersebut turut disuarakan oleh kader partainya seperti Komarudin Watubun dan Andreas Hugo Pareira.

Hasto menegaskan bahwa gelombang suara dari masyarakat luas tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja.

Terkait wacana hak angket di DPR mengenai polemik pendidikan tersebut, Hasto menyatakan bahwa partainya tidak bisa bergerak sendirian.

Ia menjelaskan bahwa PDIP memiliki 110 kursi di parlemen sehingga memerlukan proses dialog dengan partai politik lainnya.

Hasto mengklaim pembicaraan dengan beberapa partai telah dimulai untuk membahas langkah politik yang akan diambil.

Ia berpandangan bahwa persoalan ini menyangkut kepentingan bangsa secara keseluruhan dan bukan hanya urusan satu partai politik tertentu.

Lebih lanjut, Hasto menilai putusan Mahkamah Agung semakin memperkuat dugaan tidak terpenuhinya syarat konstitusional calon wakil presiden.

Ia juga menyinggung rangkaian peristiwa lain mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 hingga pengerahan bantuan sosial.

Mahkamah Agung sebelumnya telah mengabulkan kasasi atas gugatan surat keterangan penyetaraan sekolah menengah atas milik Gibran Rakabuming Raka.

Melalui amar putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA yang menjadi syarat pencalonan itu dinyatakan tidak sah.