Pemerintah pusat berencana mengalokasikan dana dari APBN untuk membukakan rekening bank secara massal.

Kebijakan tersebut menyasar sekitar 200 juta penduduk dengan saldo awal sebesar Rp50.000 per rekening.

Basis data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri akan dipadankan langsung dengan sistem Bank Indonesia.

Bank Rakyat Indonesia serta Bank Syariah Indonesia ditunjuk sebagai pelaksana penyediaan layanan tersebut.

Tujuan Program dan Pertimbangan Fiskal

Pelaksanaan program ini dinilai memerlukan kejelasan tujuan agar tepat sasaran.

Fokus peningkatan inklusi keuangan seharusnya diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki rekening perbankan.

Lembaga Penjamin Simpanan mencatat masih ada 46,5 juta penduduk yang belum terlayani jasa perbankan.

Pemerintah juga didorong untuk menerapkan disiplin fiskal yang matang dalam penyusunan anggaran.

Potensi Risiko Rekening Tidak Aktif

Pembukaan rekening secara masif bagi seluruh warga dikhawatirkan memicu peningkatan rekening tidak aktif.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebelumnya telah memblokir jutaan rekening dormant untuk mencegah penyalahgunaan.

Pengalaman negara lain seperti Vietnam dan Iran dalam memberikan bantuan tunai langsung juga menjadi bahan perbandingan.

Momentum Ekonomi Syariah dan Evaluasi Perbankan

Pemerintah diharapkan mampu menjadikan kebijakan ini sebagai langkah nyata dalam merealisasikan Asta Cita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029.

Ekonomi syariah diposisikan sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru demi mencapai target ekspansi ekonomi yang dicanangkan.

Kendati demikian, porsi keterlibatan Bank Syariah Indonesia perlu diperhitungkan secara cermat agar tidak menimbulkan ketimpangan.

Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan pangsa pasar perbankan konvensional masih mendominasi secara masif dibandingkan layanan syariah.

Survei nasional mencatat indeks literasi maupun inklusi keuangan syariah masih tertinggal kendati tingkat pemahaman masyarakat mulai memadai.

Selain itu, pembatasan wilayah layanan khusus di Provinsi Aceh dinilai kurang memberikan dampak agregat yang signifikan secara nasional.

Kebijakan pembagian porsi yang lebih proporsional diyakini mampu mendorong kinerja perbankan syariah secara keseluruhan.

Pemerintah mesti memastikan setiap alokasi anggaran memberikan nilai tambah optimal bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.