Keabsahan dokumen pendidikan Presiden ketujuh Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming kembali menjadi sorotan publik.

Dinamika ini mencakup gugatan diskualifikasi Gibran ke Mahkamah Konstitusi serta persiapan sidang pencemaran nama baik.

Ketua Relawan All Cipayung Nusantara, David Pajung, menilai maraknya gugatan tersebut sangat sarat dengan kepentingan politik.

Ia menduga isu ijazah sengaja dimainkan untuk menurunkan pengaruh Jokowi, Gibran, hingga Presiden Prabowo Subianto menjelang Pemilu 2029.

Menurutnya, berbagai langkah politik atas nama hukum dilakukan untuk mendegradasi pengaruh serta menurunkan elektabilitas para tokoh tersebut.

David juga berpandangan bahwa isu ini digulirkan secara sengaja guna mengganggu hubungan politik antara Jokowi, Gibran, dan Prabowo.

Di sisi lain, pandangan tersebut mendapat bantahan keras dari kuasa hukum Roy Suryo, yaitu Abdul Gafur Sangadji.

Ia menyatakan bahwa menguji keabsahan dokumen pejabat negara merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara.

Gafur menambahkan bahwa fenomena mempertanyakan identitas pejabat tingkat presiden dan wakil presiden kini sedang bergeser.

Proses pengujian dokumen publik melalui pengadilan tersebut dinilai sebagai mekanisme yang sah dalam sistem demokrasi formal.