Sejumlah pihak melontarkan desakan agar Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo bisa hadir langsung dalam persidangan.

Kehadiran tersebut diminta dalam rangkaian proses hukum kasus dugaan ijazah palsu yang sedang bergulir.

Dua terdakwa yakni Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa turut meminta kehadiran Jokowi.

Permintaan itu mereka sampaikan saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memberikan pandangannya.

Ia menilai bahwa kepastian hadir atau tidaknya Jokowi di persidangan sama sekali tidak bisa dipastikan oleh siapa pun.

Menurut Adi Prayitno, hanya Jokowi sendiri dan Tuhan yang mengetahui kepastian tersebut secara pasti.

Ia menyebut istilah dalam pesantren untuk menggambarkan situasi tersebut yang berarti tidak ada yang tahu pasti.

Adi menjelaskan bahwa polemik ijazah tersebut selalu berada di antara ranah hukum dan kalkulasi politik.

Sebagian pihak melihatnya sebagai murni persoalan hukum, sementara sebagian lainnya menganggap sebagai strategi politik.

Perdebatan yang terjadi di ruang publik dinilai tidak akan pernah menghasilkan suatu kepastian.

Proses peradilan disebut sebagai satu-satunya jalan agar bisa memperoleh kejelasan yang sifatnya hitam dan putih.

Upaya untuk menguji keabsahan dokumen ijazah sebenarnya sudah ditempuh lewat jalur konstitusi maupun pengadilan umum.

Masyarakat nantinya bisa melihat pihak mana yang benar melalui proses hukum yang sedang berjalan tersebut.

Adi juga menyoroti klaim mengenai kepastian kehadiran tersebut yang masih tampak abu-abu.

Ia menyampaikan sindiran terhadap dinamika politik yang seringkali penuh dengan berbagai janji.

Menurutnya, hal yang penting dilakukan adalah bergaya terlebih dahulu dalam dinamika yang ada.

Ia menambahkan bahwa persoalan di belakang hari biasanya akan membuat orang mudah lupa dengan ucapan saat ini.