Ia menyatakan bahwa permohonan tersebut bukanlah sekadar mengulang kembali sengketa hasil Pilpres 2024.

Pihaknya menemukan indikasi awal pelanggaran terkait persyaratan pendidikan calon wakil presiden nomor urut 02.

Aturan tersebut merujuk pada Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sejumlah pemohon yang turut bergabung meliputi KIPP, Partai Ummat, Forum Purnawirawan TNI, serta beberapa individu.

Kuasa hukum pemohon, Refly Harun, mengakui bahwa gugatan memang diajukan hampir dua tahun setelah kontestasi usai.

Namun, ia menyebut langkah hukum ini sebagai sebuah terobosan konstitusional atau legal breakthrough.

Refly berpendapat bahwa syarat pendidikan minimal tingkat SLTA merupakan hal terukur yang harus dibuktikan ijazah fisik.