Langkah hukum yang ditempuh oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana ke Mahkamah Konstitusi mendadak jadi sorotan publik.

Gugatan tersebut secara khusus berkaitan erat dengan pencalonan serta jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Aliansi Gerakan Indonesia Berani Reyhan Restuansyah menyampaikan pandangannya secara terbuka.

Ia menduga bahwa aksi hukum yang dilakukan Denny tidak mungkin muncul begitu saja tanpa adanya sokongan kekuatan politik.

Reyhan bahkan meyakini ada partai politik besar yang sengaja memberikan dukungan di balik pergerakan tersebut.

Kendati demikian, ia tidak menyebutkan secara spesifik mengenai nama partai politik yang dimaksud dalam pernyataannya.

Waktu pengajuan perkara ini turut menjadi pertanyaan besar karena dilayangkan hampir dua tahun setelah pilpres selesai.

Pemerintahan saat ini juga sudah berjalan hampir dua tahun ketika gugatan baru diajukan ke hadapan majelis konstitusi.

Reyhan kembali menegaskan bahwa hasil pemilu yang telah berlalu sudah sah secara hukum di mata konstitusi negara.

Ia menilai Denny sebagai seorang pakar hukum tata negara seharusnya sangat memahami mekanisme dan tahapan pemilu.

Selain menduga adanya dukungan partai, ia melihat potensi implikasi serius terhadap stabilitas pemerintahan yang berjalan.

Pihaknya menduga ada unsur pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di balik laporan tersebut.

Di sisi lain, Denny Indrayana bersama sejumlah pihak telah mengajukan permohonan resmi ke Mahkamah Konstitusi.