Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan keengganannya untuk terburu-buru mengambil opsi pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun.

Kebijakan tersebut diambil meskipun proyeksi defisit anggaran dalam APBD Jawa Barat tahun 2026 tergolong cukup besar.

Menurut Dedi, persetujuan dari DPRD Jawa Barat tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk langsung mencairkan seluruh dana pinjaman itu.

Pemerintah harus terlebih dahulu menghitung secara cermat kemampuan kas, belanja wajib, serta berbagai proyek terikat kontrak.

Ia menilai penarikan utang harus dilakukan secara sangat hati-hati karena setiap dana yang ditarik akan memunculkan beban bunga.

Jangan sampai uang pinjaman tidak dimanfaatkan secara efektif yang pada akhirnya justru merugikan masyarakat sebagai pembayar pajak.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya memproyeksikan defisit kas daerah mencapai sekitar Rp5,7 triliun.

Namun, angka tersebut masih berupa perhitungan awal sehingga ruang penyesuaian anggaran masih terbuka lebar.

Salah satu langkah penyehatan fiskal yang ditempuh adalah efisiensi belanja hingga menyentuh angka Rp2,3 triliun.

Selain itu, pemerintah daerah juga masih menantikan pencairan dana transfer serta dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Dana bagi hasil tersebut diperkirakan dapat mencapai angka Rp3,2 triliun untuk membantu keuangan daerah.

Oleh sebab itu, keputusan akhir mengenai penarikan pinjaman Rp3,4 triliun masih berstatus menunggu perkembangan.

Komunikasi intensif terus dilakukan dengan Kementerian Keuangan terkait kepastian pembayaran dana bagi hasil.

Prioritas utama Pemprov Jawa Barat saat ini tetap fokus pada pemenuhan belanja wajib dan operasional pelayanan.

Rekonsiliasi data anggaran juga digalakkan agar postur kas tetap berada dalam kondisi yang realistis dan sehat.

Tekanan fiskal turut diperparah oleh penurunan pendapatan asli daerah yang mencapai Rp1,6 triliun.

Penurunan tersebut dipicu oleh berkurangnya penerimaan sektor pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, serta bea balik nama.