Pemerintah resmi mengeluarkan aturan baru yang melarang operator seluler menghilangkan sisa kuota internet milik pelanggan. Kebijakan ini menegaskan bahwa kuota yang telah dibayarkan merupakan hak mutlak pengguna.

Ketentuan tersebut tercantum secara resmi dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026. Aturan ini diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2026 di Jakarta.

Penerbitan surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Putusan hukum tersebut dibacakan sebelumnya pada tanggal 23 Juli 2026.

Pilihan Layanan Wajib Disediakan Operator

Melalui aturan baru ini, penyelenggara telekomunikasi diwajibkan menyediakan berbagai pilihan layanan bagi konsumen. Operator dilarang mengenakan biaya tambahan hanya untuk mempertahankan sisa kuota.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa banyak aduan masyarakat menjadi latar belakang aturan tersebut. Pelanggan disebut masih menghadapi praktik operator yang menghanguskan kuota secara sepihak.

Pilihan perlindungan yang dapat ditawarkan meliputi akumulasi kuota atau rollover serta layanan non-rollover. Perpanjangan masa aktif hingga pengembalian dana juga menjadi opsi bagi operator.

Respon Industri dan Kajian Penyesuaian Produk

Sejumlah operator seluler kini mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap produk yang mereka tawarkan. Telkomsel menyatakan tengah mengkaji penyesuaian layanan agar selaras dengan regulasi.

VP Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi menyebut perusahaan patuh terhadap putusan hukum. Pihaknya juga akan berkoordinasi secara teknis dengan kementerian terkait.

Sementara itu, operator XLSMART memilih melakukan koordinasi melalui Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk menyelaraskan penerapan aturan di tingkat nasional.