Badan Pangan Nasional secara tegas menyatakan bahwa bantuan pangan beras bagi masyarakat harus diterima secara utuh tanpa ada potongan dalam bentuk apa pun.

Peringatan tersebut dikeluarkan menyusul adanya laporan mengenai dugaan praktik pungutan liar saat proses penyaluran bantuan periode Juli sampai September 2026.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan hak penuh penerima tanpa ada beban biaya tambahan.

Seluruh pihak di daerah seperti pendamping, aparat desa, serta petugas penyalur diminta untuk menghentikan segala bentuk pungutan.

Bapanas memastikan bahwa setiap laporan dugaan pungutan di lapangan akan ditelusuri langsung bersama Perum Bulog dan pemerintah daerah setempat.

Praktik pungutan liar sama sekali tidak akan ditoleransi meskipun dilakukan dengan dalih sumbangan sukarela atau alasan lainnya.

Masyarakat yang menemukan indikasi penyimpangan dapat segera menyampaikan laporan resmi melalui kanal Whistleblowing System Bapanas.

Pengaduan juga bisa dikirimkan lewat nomor hotline resmi atau melalui situs web PPID milik lembaga tersebut.

Program bantuan pangan beras tahap kedua tahun ini tercatat menyasar sebanyak 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat di seluruh wilayah Indonesia.

Para penerima bantuan tersebut berasal dari kelompok desil satu hingga empat berdasarkan data Kementerian Sosial.

Alokasi bantuan untuk bulan Juli, Agustus, dan September disalurkan sekaligus dengan total jatah masing-masing menerima 30 kilogram beras.

Jumlah penugasan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk program ini mencapai total 997.200 ton beras.

Pemerintah menargetkan seluruh proses distribusi beras bantuan tersebut dapat rampung sepenuhnya pada akhir bulan September 2026.