Mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan rasa sedihnya terhadap dinamika pembentukan Koperasi Desa.

Ia menilai perkembangan program tersebut mulai melenceng dari prinsip dasar perkoperasian yang seharusnya.

Menurutnya, hakikat koperasi adalah wadah swadaya yang membawa dampak sosial ekonomi nyata bagi warga.

Budi Arie mengaku kecewa karena banyak bangunan fisik koperasi berdiri tanpa adanya aktivitas pemberdayaan warga.

Ia mempertanyakan fungsi program tersebut jika hanya berupa bangunan gudang tanpa keterlibatan masyarakat desa.

Semasa menjabat, ia mengeklaim telah mempercepat target pembentukan 80 ribu Koperasi Desa dari November 2025 menjadi Juli.

Selain itu, ia juga memangkas biaya pembuatan akta pendirian koperasi yang sebelumnya dipatok mahal oleh notaris.

Biaya akta yang awalnya mencapai Rp7 juta ditekan menjadi paling mahal Rp2,5 juta untuk meringankan beban warga.

Kebijakan tersebut diklaim berhasil menghemat anggaran hingga Rp360 miliar bagi masyarakat di desa.

Namun di tengah performa program yang moncer, ia justru terkena reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan pencopotan tersebut sempat memunculkan tanda tanya di kalangan elit istana termasuk Gibran Rakabuming Raka.

Budi menegaskan dirinya menerima keputusan pergantian jabatan tersebut dengan lapang dada tanpa syarat.

Ia menyebutkan bahwa baik Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat mempertanyakan alasan pencopotan tersebut karena program yang ia jalankan dinilai sedang berjalan dengan sangat baik.

Meski demikian, Budi Arie memastikan dirinya tetap menghormati penuh hak prerogatif presiden dan menerima pergantian posisi itu secara legowo.