Perseteruan antara Roy Suryo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus memunculkan perdebatan hukum yang menarik perhatian publik.

Perkara ini turut mempermasalahkan sejauh mana hakim harus mematuhi pedoman praperadilan setelah perkara pokok dilimpahkan dari Mahkamah Agung.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai bahwa hakim harus tetap menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

Ia menyoroti persoalan apabila surat edaran dijadikan dasar otomatis untuk menyatakan suatu permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

Aturan yang relevan dalam konteks ini adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2026 yang ditetapkan Mahkamah Agung pada 18 Agustus 2026.

SEMA tersebut mengatur secara khusus mengenai pelimpahan dan pemeriksaan perkara pokok ketika terdapat permohonan praperadilan.

Refly meminta agar hakim tidak sekadar menjadikan surat edaran tersebut sebagai alasan untuk menghentikan substansi permohonan.

Menurutnya, sikap tunduk pada aturan itu sama saja dengan membiarkan adanya intervensi dari pihak luar.

Sikap itu dinilai tidak sejalan dengan prinsip the independence of judiciary yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara itu, Roy Suryo dan Joko Widodo diperkirakan akan bertemu dalam sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 17 September 2026.

Roy mengklaim bukti yang dikumpulkannya membuat dirinya semakin percaya bahwa ijazah yang dipersoalkan tersebut tidak asli.

Sebaliknya, Jokowi menyatakan siap menunjukkan seluruh dokumen pendidikan yang dimilikinya apabila diperlukan dalam persidangan pokok perkara.

Jokowi menantang pihak yang meragukan keaslian ijazahnya untuk membawa seluruh bukti langsung ke persidangan.