Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengusut kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan pejabat pajak Mohamad Haniv alias Muhamad Haniv.

Lembaga antirasuah tersebut kini berfokus melacak aset serta aliran uang yang berkaitan dengan sangkaan penerimaan gratifikasi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik menerapkan metode follow the money untuk menelusuri aliran dana kasus ini.

Berdasarkan pemeriksaan saksi, uang yang diduga diterima Haniv sempat ditempatkan dalam bentuk deposito di berbagai bank.

Selain deposito, penyidik juga mendalami pembelian beberapa aset bangunan yang diduga bersumber dari dana tidak sah tersebut.

Langkah penelusuran aset ini dilakukan untuk pembuktian sekaligus mengoptimalkan pemulihan aset atau asset recovery.

Pemeriksaan terhadap empat saksi pada hari Kamis telah didalami untuk menguatkan pembuktian konstruksi perkara ini.

Para saksi yang dimintai keterangan meliputi pihak swasta, notaris atau PPAT, serta perwakilan dari perbankan.

Sebelumnya, KPK telah memaparkan konstruksi lengkap perkara yang menjerat mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus tersebut.

Haniv diduga memanfaatkan pengaruh dan jabatannya untuk kepentingan pribadi serta kegiatan usaha anaknya.

Kasus ini turut mencakup permintaan dana sponsorship fashion show kepada sejumlah perusahaan Wajib Pajak pada tahun 2016.

Dana dari sponsor tersebut dikirimkan langsung ke rekening anak Haniv dengan total nilai ratusan juta rupiah.

Selain itu, Haniv juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk valuta asing melalui perantara pada periode 2014-2022.

Penerimaan dana tersebut kemudian ditempatkan ke dalam instrumen deposito senilai Rp10 miliar.

Penerimaan serupa dalam bentuk valas juga diduga terjadi pada rentang waktu 2013 hingga 2018 dari sejumlah perusahaan.

Dana valas tersebut sempat ditukarkan melalui beberapa money changer dengan nilai total mencapai Rp10 miliar.

Secara keseluruhan, total penerimaan gratifikasi yang menjerat Haniv diperkirakan sekurang-kurangnya mencapai Rp20,7 miliar.

Atas perbuatannya, Mohamad Haniv disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.