Pakar hukum tata negara Refly Harun membeberkan alasan timnya memilih jalur permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi.

Jalur tersebut ditempuh untuk mempermasalahkan keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu.

Refly menegaskan bahwa pihaknya sengaja menghindari opsi pemakzulan atau impeachment dalam menghadapi persoalan pencalonan tersebut.

Ia menilai bahwa langkah pemakzulan memiliki kendala politik yang besar karena prosesnya sangat bergantung pada pergerakan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurutnya, meskipun substansi materi dinilai terang benderang, impeachment tidak akan bisa berjalan jika lembaga legislatif tersebut tidak mengambil tindakan.

Selain itu, Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 dinilai hanya mengatur pejabat yang awalnya memenuhi syarat namun kemudian gugur saat masih menjabat.

Dalam kasus Gibran, Refly berpendapat bahwa syarat formil berupa ijazah sekolah lanjutan tingkat atas tidak pernah terpenuhi sejak awal pendaftaran.

Ia menekankan bahwa syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden wajib dibuktikan melalui dokumen ijazah fisik minimal tingkat SLTA.

Surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah disebut hanya menyetarakan kemampuan semata, bukan menjadi dokumen ijazah resmi.

Adapun gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi ini diajukan oleh sejumlah pemohon dari berbagai kalangan tokoh serta elemen masyarakat.