Tim penasihat hukum terdakwa kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 meminta majelis hakim menghadirkan Joko Widodo ke persidangan.

Permintaan tersebut diajukan oleh pengacara Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex demi mengungkap persoalan utama mengenai kuota tambahan.

Keterangan Jokowi Dinilai Penting

Wa Ode Nur Zainab selaku pengacara menilai keterangan Jokowi sangat penting untuk menjelaskan jumlah dan peruntukan kuota tambahan haji.

Saksi mantan Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebelumnya mengaku tidak mengetahui pasti jumlah kuota serta mekanisme pembagiannya.

Dito menyatakan dirinya mendampingi Jokowi saat bertemu dengan pihak Arab Saudi pada bulan Oktober 2023 silam.

Pertemuan bilateral dua negara tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri sesuai pengaturan dari Kementerian Luar Negeri.

Dito menjelaskan bahwa tidak ada pembahasan spesifik mengenai pelaksanaan haji khusus selama pembicaraan resmi berlangsung.

Topik terkait haji baru muncul setelah agenda pertemuan resmi berakhir ketika sesi makan siang bersama.

Proses Hukum Kasus Korupsi Kuota Haji

Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan ini menyeret sejumlah terdakwa ke meja hijau.

Empat orang yang diproses hukum mencakup Yaqut Cholil Qoumas selaku mantan Menteri Agama periode 2019-2024.

Terdakwa lain meliputi staf khusus Yaqut bernama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex.

Selain itu terdapat Direktur Operasional Maktour bernama Ismail Adham dalam daftar terdakwa.

Asrul Azis Taba yang menjabat Ketua Umum Asosiasi Kesthuri turut menjadi terdakwa dalam perkara ini.

Berdasarkan laporan BPK RI, kasus ini diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41.

Dugaan korupsi tersebut juga dinilai memperkaya pihak lain termasuk 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.