Eks Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan.

Ia membeberkan kronologi pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Pemerintah Arab Saudi pada Oktober 2023 lalu.

Dito menjelaskan dirinya ikut mendampingi karena ada agenda kerja sama di sektor olahraga dan bidang lainnya.

Pembahasan Kuota Haji Spontan Saat Makan Siang

Menurut Dito, topik terkait kuota haji khusus tidak dibahas secara spesifik dalam sesi utama pembicaraan dua kepala negara.

Ia menyebut pembahasan mengenai tambahan kuota tersebut baru muncul secara spontan pada saat agenda makan siang.

Suasana pertemuan berlangsung cair dan pihak Raja Arab Saudi menanyakan poin-poin konkret yang perlu ditindaklanjuti.

Raja Arab Saudi menawarkan tambahan kuota beserta sektor lain seperti investasi serta perdagangan.

Kendati demikian, Dito mengaku tidak mengetahui pasti jumlah kuota yang diberikan karena rapat teknis lanjutan tidak ia ikuti.

Menteri Agama kala itu, Yaqut Cholil Qoumas, tidak dilibatkan dalam pertemuan bilateral tersebut.

Kasus hukum ini menyeret empat terdakwa dengan dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp622.090.207.166,41.

Para Terdakwa dan Kerugian Negara

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tersebut, Dito hadir untuk memberikan keterangan penting terkait pusaran kasus korupsi kuota haji.

Empat orang kini diproses sebagai terdakwa dalam perkara ini, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Selain Yaqut, tiga terdakwa lainnya adalah Ishfah Abidal Azis selaku Staf Khusus Yaqut, Ismail Adham selaku Direktur Operasional Maktour, serta Asrul Azis Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI, dugaan rasuah ini mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga mencapai Rp622.090.207.166,41.

Kasus korupsi tersebut juga disinyalir turut memperkaya sejumlah pihak lain, yang mencakup 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau PIHK.