Pakar hukum tata negara Denny Indrayana berencana mengajukan permohonan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis.

Langkah tersebut diambil untuk mendiskualifikasi posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Permohonan ini dilandasi oleh dugaan ketidaklengkapan syarat pendidikan yang wajib dipenuhi oleh Gibran.

Di tengah situasi itu, advokat Subhan Palal mengungkapkan dirinya pernah melayangkan gugatan hukum terkait keabsahan riwayat pendidikan.

Subhan menegaskan bahwa Gibran dinilai tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Namun pada Desember 2025, majelis hakim menyatakan gugatan tersebut kandas dan ditolak.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa pemilu dan tata usaha negara.

Subhan menyebut bahwa pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Sebelumnya, Subhan menggugat Gibran dan KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan ganti rugi materil sebesar Rp 125 triliun.

Gugatan tersebut dilayangkan atas tuduhan perbuatan melawan hukum terkait dokumen pendidikan.

Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri milik Gibran dinilai cacat hukum oleh pihak penggugat.

Dokumen dari Orchid Park Secondary School Singapura dan UTS Insearch Sydney itu dianggap tidak memenuhi syarat minimal.

Syarat minimal yang dimaksud adalah tamat SMA atau sederajat di dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Pihak penggugat menilai aparat penegak hukum tidak berdaya ketika berhadapan dengan situasi tersebut.

Hal itu diungkapkan dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV terkait jalannya proses hukum.

Kini publik terus memantau perkembangan langkah hukum yang akan ditempuh Denny Indrayana di Mahkamah Konstitusi.