Komisi III DPR RI memberikan tanggapan terkait proses hukum yang sedang berjalan atas kasus dugaan penipuan investasi pertambangan emas.

Perkara tersebut melibatkan seorang anggota Polri dengan pangkat Kombes F dan bernilai total mencapai Rp58,5 miliar.

Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Jamil, meminta agar penegakan hukum dalam kasus ini berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur.

Menurutnya, institusi kepolisian telah memiliki aturan baku serta pengawas internal untuk menangani laporan masyarakat terhadap anggotanya.

Ia menyebut penegakan hukum internal dapat berjalan secara profesional tanpa perlu keraguan karena mekanisme tersebut sudah sering diterapkan.

Selain itu, Nasir juga mengingatkan bahwa laporan yang dilayangkan terhadap Kombes F tersebut memiliki sifat pribadi dan bukan institusi.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pihak terkait mengupayakan jalur mediasi terlebih dahulu untuk merealisasikan kesepakatan sebelumnya.

Sebelumnya, laporan resmi telah didaftarkan ke Bareskrim Polri pada Kamis (20/8) oleh kuasa hukum investor asal Malaysia berinisial S.

F dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan berdasarkan ketentuan Pasal 492 dan atau Pasal 486 KUHP.

Kasus ini bermula ketika korban berkenalan dengan F yang mengaku sebagai anggota Polri aktif yang bertugas di lingkungan Mabes Polri.

Status tersebut membuat korban mempercayai tawaran investasi pertambangan emas yang berlokasi di wilayah Sulawesi Utara.

Korban sempat meninjau langsung lokasi pertambangan bersama sejumlah saksi pada pertengahan Mei 2025 sebelum menyerahkan dana.