Dana investasi kemudian diserahkan secara bertahap dalam beberapa kesempatan terpisah hingga mencapai angka total Rp58,5 miliar.

Penyerahan pertama dilakukan pada 22 Mei 2025 dengan nilai sekitar 1.593.021 USDT atau setara dengan Rp26 miliar.

Tahap berikutnya berlangsung pada 17 hingga 19 Juni 2025 dengan nilai penyerahan dana tambahan sekitar Rp13 miliar.

Penyetoran dana kembali dilanjutkan pada awal Oktober 2025 dengan total nominal mencapai sekitar Rp19,5 miliar.

Permasalahan mulai muncul ketika legalitas pertambangan yang dijanjikan selesai dalam beberapa bulan tidak kunjung terealisasi.

Kondisi tersebut memicu dugaan bahwa aktivitas pertambangan yang menjadi objek investasi berkaitan dengan praktik tanpa izin.