Pemerintah Provinsi Aceh mencatat total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 2026 mencapai sekitar Rp25,65 triliun.

Sebagian besar dari dana tersebut berada di bawah kewenangan langsung pemerintah pusat untuk penanganan wilayah.

Sekitar 92 persen atau setara Rp24 triliun dikelola langsung oleh pemerintah pusat melalui 23 kementerian serta lembaga terkait.

Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp1,6 triliun atau sekitar 8 persen dikelola oleh Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten/kota.

Skema penyaluran dana tersebut menggunakan mekanisme Transfer ke Daerah atau yang biasa disebut TKD.

Plt Sekda Aceh Taufik menyatakan pihak daerah akan memperkuat komunikasi guna mempercepat realisasi anggaran pascabencana hidrometeorologi.

Bencana hidrometeorologi tersebut sebelumnya sempat terjadi secara sporadis pada periode November 2025 lalu.

Dari total Rp1,6 triliun yang dikelola daerah, sekitar Rp824 miliar dialokasikan untuk Pemerintah Aceh.

Adapun sisanya yang mencapai sekitar Rp827 miliar dialokasikan khusus untuk pemerintah tingkat kabupaten dan kota.

Selain itu, terdapat pula tambahan bantuan keuangan dari pemerintah daerah Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Bantuan keuangan lintas daerah tersebut tercatat mencapai sekitar Rp285 miliar untuk mendukung pemulihan di Aceh.

Dari alokasi Rp24 triliun di bawah pusat, baru sekitar Rp18 triliun yang teridentifikasi dalam DIPA kementerian hingga September 2026.

Artinya, masih ada sisa anggaran sekitar Rp5,5 triliun yang belum masuk ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Sisa dana yang belum teridentifikasi tersebut mencakup sekitar 1.161 kegiatan pemulihan pascabencana.

Pemerintah Aceh mendorong kementerian terkait agar segera mempercepat proses verifikasi data.

Percepatan penyelesaian data ini diharapkan membuat anggaran bisa segera masuk ke DIPA kementerian.

Dengan langkah tersebut, penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dapat berjalan secara optimal.