Sejumlah kepala desa mendatangi gedung parlemen untuk menyampaikan sejumlah tuntutan penting terkait posisi kepemimpinan di tingkat desa.

Mereka tergabung dalam Koordinator Kepala Desa Akhir Masa Jabatan atau AMJ.

Pertemuan tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 09 September 2026.

Perwakilan asosiasi diterima langsung oleh tiga pimpinan DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati.

Dalam pertemuan itu, mereka menuntut perpanjangan masa jabatan serta penghapusan Pilkades untuk periode tertentu.

Ketua Umum Kepala Desa AMJ Jaro Muhadi menjelaskan bahwa perpanjangan masa jabatan akan mengurangi biaya penyelenggaraan.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan efisiensi anggaran yang berlaku saat ini.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa telah mengatur penambahan masa jabatan dari enam tahun menjadi delapan tahun.

Namun bagi kepala desa yang masa jabatannya sudah habis, posisi mereka rencananya akan digantikan oleh penjabat dari unsur aparatur sipil negara.

Para kepala desa yang tergabung dalam AMJ menolak penunjukan penjabat dari aparatur sipil negara tersebut.

Mereka meminta agar pemerintah daerah menunjuk penjabat dari kalangan mereka sendiri demi menjaga keberlanjutan program.

Selain itu, mereka juga meminta agar pelaksanaan Pilkades dapat dihapuskan untuk sementara waktu.

Secara nasional, terdapat 36 ribu kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir pada rentang waktu 2026 hingga 2029.

Kebijakan perpanjangan ini dianggap penting guna mendukung berbagai program strategis pemerintah yang sedang berjalan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti.

Pihak DPR mengaku memahami kondisi ekonomi serta berbagai dampak global yang menjadi dasar pertimbangan para kepala desa.

DPR berencana melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait guna membahas permasalahan ini secara komprehensif.