Presiden RI Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026.

Aturan tersebut mengatur secara khusus mengenai penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Inpres yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2026 ini menginstruksikan seluruh jajaran kementerian, lembaga, serta kepala daerah.

Instruksi ini mewajibkan penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk aktivitas pembakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah.

Pemerintah juga memerintahkan penerapan sanksi pidana, perdata, hingga administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut.

Selain itu, kebijakan ini turut memperketat ruang pengecualian pembukaan lahan yang sebelumnya didasarkan pada metode kearifan lokal.

Penerapan pengecualian tersebut kini hanya dapat berjalan apabila memenuhi serangkaian persyaratan kumulatif yang sangat ketat.

Aturan membatasi luas lahan maksimal dua hektare per kepala keluarga serta mewajibkan adanya sekat bakar yang dipelihara.

Praktik pembakaran tersebut juga secara tegas dilarang dilakukan di ekosistem gambut serta zona penyangga radius 500 meter.

Ketentuan pengecualian ini tidak berlaku untuk kepentingan korporasi, perkebunan komersial, pertambangan, maupun pemegang izin.

Pelaksanaan aturan kearifan lokal itu baru dapat berjalan setelah status darurat karhutla dicabut secara resmi oleh kepala daerah.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menangguhkan izin pembakaran lahan oleh warga lokal akibat cuaca ekstrem.

Pemberlakuan pembukaan lahan dengan kearifan lokal untuk sementara ditiadakan mengingat wilayah Indonesia sedang memasuki musim kemarau panjang.

Kepolisian bersama prajurit TNI kini turun langsung ke lapangan guna memberikan edukasi kepada masyarakat luas terkait aturan tersebut.

Pihak kepolisian saat ini juga tengah memproses delapan perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

Sebanyak 200 laporan polisi terkait karhutla sedang ditangani dengan menetapkan 138 orang pelaku sebagai tersangka resmi.

Sebanyak 119 orang dari total tersangka terbukti sengaja melakukan pembakaran untuk membuka lahan baru di lokasi kejadian.

Sementara itu, sebanyak 18 pelaku lainnya terbukti melakukan tindakan lalai hingga memicu terjadinya kebakaran hutan yang luas.