Rapat Paripurna DPR RI menetapkan Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria sebagai usul inisiatif dewan secara resmi.

Keputusan penting tersebut diambil setelah pimpinan rapat menerima penyerahan sikap tertulis dari seluruh fraksi.

Salah satu poin krusial dalam draf regulasi anyar ini adalah rencana pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional.

Lembaga baru itu diproyeksikan memegang kendali penuh penyelenggaraan reforma agraria mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

Keberadaan lembaga tersebut nantinya bakal diawasi secara khusus oleh Dewan Pengawas Badan Reforma Agraria Nasional.

Selain itu, badan ini direncanakan memiliki garis pertanggungjawaban langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Regulasi tersebut juga dirancang untuk melakukan penataan, pengendalian, serta pembatasan penguasaan lahan.

Pembatasan pemilikan tanah itu dilakukan melalui penetapan aturan batas minimum dan maksimum yang sah.

Ketua Panitia Kerja Ahmad Iman Sukri mengungkapkan bahwa draf aturan tersebut secara keseluruhan mencakup 16 bab dan 70 pasal.

Tahapan penyelenggaraan reforma agraria di dalam draf mencakup penetapan lokasi prioritas dan pendaftaran objek dari masyarakat.

Proses penetapan usul inisiatif ini juga didahului oleh serangkaian rapat maraton bersama pihak pemerintah.

Pertemuan pembahasan intensif sebelumnya melibatkan sejumlah kementerian terkait hingga jajaran kepolisian.

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, Panitia Kerja bersama pemerintah telah menggelar rapat maraton yang melibatkan berbagai kementerian serta kepolisian pada Senin malam.

Ketua Panja Ahmad Iman Sukri menyatakan draf regulasi ini siap dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.