Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan target mandatori pencampuran bioetanol ke dalam bensin sebesar 20 persen pada tahun 2028.

Penerapan bensin E20 tersebut membutuhkan pasokan bioetanol murni yang diperkirakan mencapai sekitar 1,39 juta kiloliter.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Eniya Listiyani Dewi menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI.

Percepatan pemanfaatan bioetanol ini bertujuan menekan ketergantungan impor bensin, mendukung transisi energi transportasi, serta menurunkan emisi gas rumah kaca.

Kebijakan mandatori ini difokuskan pada bahan bakar minyak jenis bensin non-subsidi secara bertahap.

Pemerintah menargetkan pencampuran bioetanol sebesar 5 persen atau E5 pada 2026 dengan kebutuhan bioetanol murni mencapai sekitar 333 ribu kiloliter.

Kebutuhan itu diproyeksikan naik menjadi sekitar 681 ribu kiloliter ketika tingkat pencampuran mencapai 10 persen pada tahun 2027.

Volume kebutuhan bahan tersebut akan melonjak hingga 1,39 juta kiloliter saat program E20 mulai diimplementasikan.

Pemerintah memastikan hambatan fiskal berupa cukai bioetanol telah diselesaikan melalui aturan baru dari Kementerian Keuangan.

Penghapusan cukai ini diharapkan dapat mempermudah PT Pertamina dalam mengintegrasikan bioetanol sebagai komponen campuran bensin.

Selain regulasi fiskal, pedoman teknis pelaksanaan bioetanol turut disiapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 275 Tahun 2026.

Spesifikasi teknis untuk campuran E10 dan E20 juga dirumuskan agar kualitas bahan bakar semakin baik ke depannya.