Partai Demokrat memberikan tanggapan resmi terkait pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Pernyataan tersebut menyoroti bahwa kekuasaan tidak selamanya dimiliki seseorang dan memiliki batas waktu tertentu.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menganggap tafsir yang menghubungkan pidato itu dengan pilpres sebagai sesuatu yang tidak wajar.

Ia mengingatkan bahwa pernyataan tersebut adalah pengingat bahwa jabatan memiliki masa dan batas sesuai konstitusi.

Menurut Herzaky, tanggung jawab kepada masyarakat tidak pernah berhenti ketika seseorang tidak lagi berada di dalam pemerintahan.

Pihaknya meminta publik tidak mengambil satu bagian pernyataan ketua umumnya kemudian melepaskannya dari pesan utama partai.

Pembahasan mengenai batas kekuasaan merupakan bagian penting dari pendidikan politik internal bagi para kader partai.

Para kader yang mendapatkan amanah sebagai pejabat publik diminta menyadari bahwa kedudukan mereka bukan sesuatu yang permanen.

Kekuasaan dapat berakhir ketika masa jabatan selesai atau terjadi pergantian melalui mekanisme demokrasi yang berlaku.

Namun, kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat tidak ikut berakhir begitu saja.

Demokrat menilai terlalu jauh jika pernyataan itu langsung dibaca sebagai manuver menuju kontestasi Pilpres 2029.

Partai menekankan bahwa fokus pidato adalah bagaimana para kader menjalankan mandat yang sedang mereka emban.

Substansi pidato jauh lebih sederhana karena pejabat publik harus menggunakan mandat untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sebelumnya, AHY disebut-sebut telah mengirimkan sinyal bahwa dirinya siap menjadi penantang dari Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2029.

Hal tersebut menyusul pidatonya yang mengingatkan pemegang kekuasaan bahwa jabatan politik merupakan amanah dari rakyat.