Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sampai tingkat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Purbaya menyiapkan langkah tegas berupa pengurangan anggaran apabila ditemukan dapur SPPG yang bermasalah dan tidak memperbaiki kinerjanya.

Kementerian Keuangan mengerahkan tim Direktorat Jenderal Perbendaharaan di berbagai daerah untuk memonitor SPPG secara berkala.

Mekanisme Pengawasan dan Koordinasi dengan BGN

Setiap temuan masalah di lapangan akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional untuk segera ditindaklanjuti.

Jika laporan mengenai dapur SPPG yang bermasalah tersebut tidak kunjung mendapat respons atau perbaikan, Kementerian Keuangan membuka opsi pengurangan dana.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa instrumen anggaran kini dipakai untuk mendorong perbaikan operasional di tingkat bawah.

Di sisi lain, Purbaya menyampaikan bahwa Badan Gizi Nasional telah melakukan efisiensi besar terhadap pagu anggaran program ini.

Anggaran yang mulanya berada di kisaran Rp330 triliun turun menjadi Rp270 triliun dan kemudian menjadi Rp240 triliun.

Bahkan, ia memperkirakan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis pada tahun ini bisa berada di bawah angka Rp200 triliun.

Ia menilai langkah efisiensi yang dilakukan oleh kepala Badan Gizi Nasional sudah sangat baik dan menunjukkan penghematan yang signifikan.

Perkiraan realisasi yang berada di bawah pagu efisiensi tersebut memperlihatkan adanya ruang anggaran yang cukup besar.

Meski demikian, angka di bawah Rp200 triliun itu masih sebatas dugaan awal dan belum menjadi realisasi akhir program.

Dengan cakupan wilayah yang luas, pengawasan berkala melalui jaringan perbendaharaan tetap krusial agar penyaluran dana berjalan tepat sasaran.

Pemerintah terus memastikan bahwa kebutuhan anggaran besar untuk pemenuhan gizi ini dikelola secara transparan dan akuntabel hingga level terbawah.