Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti langkah pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan.

Menurut catatan Purbaya, pemda masih menyimpan dana sekitar Rp 100 triliun sebagai kelebihan likuiditas di perbankan setiap tahunnya.

Dana besar tersebut sering kali baru tersentuh ketika mendekati batas akhir penggunaan anggaran pada tanggal 31 Desember.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan dari Purbaya mengenai urgensi mencari tambahan pembiayaan melalui surat utang.

Ia menilai dana yang tersedia di perbankan seharusnya dimanfaatkan secara optimal terlebih dahulu sebelum menambah beban utang baru.

Meski melontarkan kritik, Purbaya tidak melarang penggunaan instrumen tersebut apabila pemda benar-benar membutuhkannya.

Risiko Surat Utang Daerah

Purbaya mengingatkan agar kebijakan penerbitan surat utang daerah dikelola secara sangat hati-hati oleh setiap wilayah.

Ia berkaca pada pengalaman sejumlah wilayah di kawasan Amerika Latin seperti Brasil terkait pengelolaan surat utang daerah.

Ketika terjadi pelanggaran atau fraud secara masif di daerah, pemerintah pusat pada akhirnya yang harus menanggung risikonya.

Peringatan tersebut menjadi perhatian khusus mengingat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat menyampaikan rencana serupa.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menjadikan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan.

Menanggapi hal itu, Purbaya menilai kondisi keuangan Jakarta masih mencukupi sehingga penerbitan obligasi belum menjadi kebutuhan mendesak.

Persoalan lain kemudian muncul terkait permintaan pencairan Dana Bagi Hasil atau DBH jika obligasi daerah tidak disetujui.

Purbaya menegaskan penyaluran DBH tetap mengikuti ketentuan undang-undang APBN dan disesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah.

Ia menekankan bahwa pemda perlu mengoptimalkan dana yang sudah dimiliki sebelum memutuskan mengambil pembiayaan melalui utang.